Tim kunjungan kerja spesifik Komisi VI DPR RI, meninjau Koperasi Borneo Agrosindo Komisi VI DPR tinjau Koperasi Borneo Agrosindo, di Desa Martadah, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Selasa (27/9/2016).

Menurut Wakil Ketua Komisi VI Mohamad Hekal, kunjungan ini untuk melihat secara langsung program Pemerintah terkait Koperasi dan UMKM. "Ini berkaitan dengan Komisi VI sedang membahas anggaran untuk itu perlu masukan dari pelaksana kopesari dan industri kecil," kata politisi Partai Gerindra itu.

Hekal menjelaskan dari masukan yang didapat, Pengurus dan anggota Koperasi Borneo Agrosindo mengharapkan akses pembiayaan dan permodalan dapat dipermudah dan sangat membutuhkan sarana dan prasarana seperti listrik, serta ada keinginan untuk membangun Pabrik CPO.

Terkait permodalan dan pembiayaan, Hekal menjelaskan bahwa ada Lembaga Pengelola dana Bergulir (LPDB) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Namun diakuinya bahwa anggaran LPDB masih kurang ditambah lagi ternyata penyalurannya agak sulit.

"Untuk permodalan yang kita fokuskan adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan LPDB. Kita akan dorong untuk KUR, khusus Koperasi ini yang akan membangun pabrik kita akan bicarakan dengan perbankan," ungkapnya.

Selain itu, mereka juga membutuhkan pembinaan terus menerus supaya dapat menggerakkan dan mempersiapkan generasi muda untuk mengelola manajemen dan menjalankannya koperasi ke depan.

"Hal ini akan ditindaklanjuti dalam pembahasan APBN yaitu pelatihan-pelatihan yang sekarang dipotong ini, sebenarnya tidak sejalan dengan rencana Pemerintah untuk mendukung ekonomi kerakyatan. Mereka perlu binaan dari pemerintah," katanya.

Lebih lanjut, diterangkannya, karena koperasi ini bergerak bidang agrobisnis, ada juga masukan  terkait pupuk yaitu koperasi yang mengelola kebun sawit kesulitan mendapatkan pupuk yang bersubsidi, sementara ini mereka hidup dengan pupuk non subsidi yang akhirnya keuntungannya sangat sedikit.

"Untuk penyaluran pupuk kepada koperasi dapat dikembalikan kepada mereka supaya tidak di pengecer, yang ini akan dibicarakan dengan Menteri Koperasi dan Menteri Perdagangan," katanya.

Selain itu, terkait dengan listrik, Komisi VI akan mendorong Perusahaan Liatrik Negara (PLN) dalam program 35.000 MW tidak lupa dengan diatribusinya hingga pelosok Kalimantan. “Jangan sampai punya listrik tetapi tidak bisa dirasakan oleh rakyat," tegas Hakel.

Akhirnya, kata Hakel, Pemerintah diminta untuk lebih memperhatikan perkembangan sektor koperasi, industri menengah dan kecil sebagai penggerak perekonomian Indonesia. (as)